Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

A.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Jadinya intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Pajak bumi dan bangunan berbeda dengan pajak-pajak lainnya, karena salah satu penyebabnya adalah system yang dipakai masih cenderung pada official assessment, artinya semua hal yang kaitannya dengan penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah pihak petugas pajak (fiskus). Hal ini yang membedakan pajak bumi dan bangunan dengan penghasilan (PPh) yang cenderung pada system self assessment. 

Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Proses pencatatan pengeluaran pajak bumi dan bangunan ini lebih sederhana dibandingkan dengan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, karena pajak bumi bumi dan bangunan ini dibayar setahun sekali. Hal ini mempermudah perusahaan mencatat transaksi ini setahun sekali. 

Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut: 

Biaya Pajak Bumi & Bangunan xxx 

Kas xxx 

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan) 

Sebelum dibahas panjang lebar mengenai PBB, lebih baik kita ketahui mengenai beberapa pengertian kaitannya dengan PBB. 

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya; 

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan; 

3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti; 

4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini; 

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak 

B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan UU No 12 tahun 1985 pasal 1A menyebutkan objek pajak bumi dan bangunan hádala tentu saja bumi dan/ bangunan. Namur dalam hal ini bumi dan bangunan yang seperti apa. Di dalam Peraturan Menteri keuangan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang. 

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikanfaktor- faktor sebagai berikut: 

1 Letak 

2 Perutukan 

3 Pemanfaatan 

4 Kondisi Lingkungan 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1 Bahan yang Digunakan 

2 Rekayasa 

3 Letak Kondisi Liingkungan dan Lain-lain 

C. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Selain bumi dan bangunan di atas, ada beberapa objek pajak yang dikecualikan, diantaranya adalah: 

1. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencarikeuntungan. Halini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasardan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasukpengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undangNomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Contoh: 

- pesantren atau sejenis denganitu; 

- madrasah; 

- tanah wakaf; 

- rumah sakit umum. 

2. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 

3. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak; 

4. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 

D. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini. 

Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak. Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud 

Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui 

E. Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 

Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional 

Cara menghitung pajak dan bangunan adalah sebagai berikut : PBB = 0,5 % X NJKP 

PBB = 0,5 % X (Prosentase tertentu X DPP) 

PBB = 0,5 % X [Presentase tertentu X (NJOP –NJOPTKP)] 

Contoh: 

PT. ABC mempunyai satu bidang tanah seluas 100 M2 dengan NJOP sebesar Rp 1 juta/M2. Jika prosentase NJKP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan NJOPTKP sebesar Rp 10 juta. Berapakah besarnya Pajak Bumi dan bangunan yang harus di bayar oleh WP A? 

Jawab : 

NJOP : 100 M2 X Rp 1 juta/M2 : Rp 100 Juta PBB = 0,5 % X [20% X (100 Juta – 10 Juta)] 

PBB = 0,5 % X (20% X 90 Juta) PBB = 0,5 % X 18 Juta 

PBB = Rp 90.000,- 

Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 90.000,- 

PT. ABC akan mencatat: 

Biaya Pajak Bumi & Bangunan 90,000 

Kas 90,000 

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan) 

F. Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta Penerapannya dalam Menghitung PBB 

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan. 

Pengklasifikasian ini mempermudah wajib pajak untuk menghitung besarnya NJOP dan NJOPTKP maisng-masing objek pajak. Nilai NJOP dan NJOPTKP masing-masing objek pajak ini dipengaruhi oleh letak daerah dan letak tanah itu sendiri. Daerah tertentu kemungkinan akan memiliki nilai NJOP dan NJOPTKP yang berbeda dengan daerah lain. Berikut ini disajikan penggolongan nilai NJOP dan NJOPTKP berdasarkan klas masing-masing objek pajak sebagai berikut: 

I. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok A.

Klas Penggolongan	Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)				Nilai Jual (Rp/M2)
1	>	3.000.000	s/d	3.200.000	3.100.000
2	>	2.850.000	s/d	3.000.000	2.925.000
3	>	2.708.000	s/d	2.850.000	2.779.000
4	>	2.573.000	s/d	2.708.000	2.640.000
5	>	2.444.000	s/d	2.573.000	2.508.000

6	>	2.261.000	s/d	2.444.000	2.352.000
7	>	2.091.000	s/d	2.261.000	2.176.000
8	>	1.934.000	s/d	2.091.000	2.013.000
9	>	1.789.000	s/d	1.934.000	1.862.000
10	>	1.655.000	s/d	1.789.000	1.722.000
11	>	1.490.000	s/d	1.655.000	1.573.000
12	>	1.341.000	s/d	1.490.000	1.416.000
13	>	1.207.000	s/d	1.341.000	1.274.000
14	>	1.086.000	s/d	1.207.000	1.147.000
15	>	977.000	s/d	1.086.000	1.032.000
16	>	855.000	s/d	977.000	916.000
17	>	748.000	s/d	855.000	802.000
18	>	655.000	s/d	748.000	702.000
19	>	573.000	s/d	655.000	614.000
20	>	501.000	s/d	573.000	537.000
21	>	426.000	s/d	501.000	464.000
22	>	362.000	s/d	426.000	394.000
23	>	308.000	s/d	362.000	335.000
24	>	262.000	s/d	308.000	285.000
25	>	223.000	s/d	262.000	243.000
26	>	178.000	s/d	223.000	200.000
27	>	142.000	s/d	178.000	160.000
28	>	114.000	s/d	142.000	128.000
29	>	91.000	s/d	114.000	103.000
30	>	73.000	s/d	91.000	82.000
31	>	55.000	s/d	73.000	64.000
32	>	41.000	s/d	55.000	48.000
33	>	31.000	s/d	41.000	36.000
34	>	23.000	s/d	31.000	27.000
35	>	17.000	s/d	23.000	20.000
36	>	12.000	s/d	17.000	14.000
37	>	8.400	s/d	12.000	10.000

38	>	5.900	s/d	8.400	7.150
39	>	4.100	s/d	5.900	5.000
40	>	2.900	s/d	4.100	3.500
41	>	2.000	s/d	2.900	2.450
42	>	1.400	s/d	2.000	1.700
43	>	1.050	s/d	1.400	1.200
44	>	760	s/d	1.050	910
45	>	550	s/d	760	660
46	>	410	s/d	550	480
47	>	310	s/d	410	350
48	>	240	s/d	310	270
49	>	170	s/d	240	200
50	>	170			140

II. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok B

Klas Penggolongan	Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)				Nilai Jual (Rp/M2)
1	>	67,390,000	s/d	69,700,000	68,545,000
2	>	65,120,000	s/d	67,390,000	66,255,000
3	>	62,890,000	s/d	65,120,000	64,000,000
4	>	60,700,000	s/d	62,890,000	61,795,000
5	>	58,550,000	s/d	60,700,000	59,625,000
6	>	56,440,000	s/d	58,550,000	57,495,000
7	>	54,370,000	s/d	56,440,000	55,405,000
8	>	52,340,000	s/d	54,370,000	53,355,000
9	>	50,350,000	s/d	52,340,000	51,345,000
10	>	48,400,000	s/d	50,350,000	49,375,000
11	>	46,490,000	s/d	48,400,000	47,445,000
12	>	44,620,000	s/d	46,490,000	45,555,000
13	>	42,790,000	s/d	44,620,000	43,705,000
14	>	41,000,000	s/d	42,790,000	41,895,000

15	>	39,250,000	s/d	41,000,000	40,125,000
16	>	37,540,000	s/d	39,250,000	38,395,000
17	>	35,870,000	s/d	37,540,000	36,705,000
18	>	34,240,000	s/d	35,870,000	35,055,000
19	>	32,650,000	s/d	34,240,000	33,445,000
20	>	31,100,000	s/d	32,650,000	31,875,000
21	>	29,590,000	s/d	31,100,000	30,345,000
22	>	28,120,000	s/d	29,590,000	28,855,000
23	>	26,690,000	s/d	28,120,000	27,405,000
24	>	25,300,000	s/d	26,690,000	25,995,000
25	>	23,950,000	s/d	25,300,000	24,625,000
26	>	22,640,000	s/d	23,950,000	23,295,000
27	>	21,370,000	s/d	22,640,000	22,005,000
28	>	20,140,000	s/d	21,370,000	20,755,000
29	>	18,950,000	s/d	20,140,000	19,545,000
30	>	17,800,000	s/d	18,950,000	18,375,000
31	>	16,690,000	s/d	17,800,000	17,245,000
32	>	15,620,000	s/d	16,690,000	16,155,000
33	>	14,590,000	s/d	15,620,000	15,105,000
34	>	13,600,000	s/d	14,590,000	14,095,000
35	>	12,650,000	s/d	13,600,000	13,125,000
36	>	11,740,000	s/d	12,650,000	12,195,000
37	>	10,870,000	s/d	11,740,000	11,305,000
38	>	10,040,000	s/d	10,870,000	10,455,000
39	>	9,250,000	s/d	10,040,000	9,645,000
40	>	8,500,000	s/d	9,250,000	8,875,000
41	>	7,790,000	s/d	8,500,000	8,145,000
42	>	7,120,000	s/d	7,790,000	7,455,000
43	>	6,490,000	s/d	7,120,000	6,805,000
44	>	5,900,000	s/d	6,490,000	6,195,000
45	>	5,350,000	s/d	5,900,000	5,625,000
46	>	4,840,000	s/d	5,350,000	5,095,000

47	>	4,370,000	s/d	4,840,000	4,605,000
48	>	3,940,000	s/d	4,370,000	4,155,000
49	>	3,550,000	s/d	3,940,000	3,745,000
50	>	3,200,000	s/d	3,550,000	3,375,000

III. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A

Klas Penggolongan	Nilai Jual Bangunan ( Rp/M2 )				Nilai Jual (Rp/M2)
1	>	1,034,000	s/d	1,366,000	1,200,000
2	>	902,000	s/d	1,034,000	968,000
3	>	744,000	s/d	902,000	823,000
4	>	656,000	s/d	744,000	700,000
5	>	534,000	s/d	656,000	595,000
6	>	476,000	s/d	534,000	505,000
7	>	382,000	s/d	476,000	429,000
8	>	348,000	s/d	382,000	365,000
9	>	272,000	s/d	348,000	310,000
10	>	256,000	s/d	272,000	264,000
11	>	194,000	s/d	264,000	225,000
12	>	188,000	s/d	194,000	191,000
13	>	136,000	s/d	188,000	162,000
14	>	128,000	s/d	136,000	132,000
15	>	104,000	s/d	128,000	116,000
16	>	92,000	s/d	104,000	98,000
17	>	74,000	s/d	92,000	83,000
18	>	68,000	s/d	74,000	71,000
19	>	52,000	s/d	68,000	60,000
20	>	52,000			50,000

IV. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B

Klas Penggolongan	Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)				Nilai Jual (Rp/M2)
1	>	14,700,000	s/d	15,800,000	15,250,000
2	>	13,600,000	s/d	14,700,000	14,150,000
3	>	12,550,000	s/d	13,600,000	13,075,000
4	>	11,550,000	s/d	12,550,000	12,050,000
5	>	10,600,000	s/d	11,550,000	11,075,000
6	>	9,700,000	s/d	10,600,000	10,150,000
7	>	8,850,000	s/d	9,700,000	9,275,000
8	>	8,050,000	s/d	8,850,000	8,450,000
9	>	7,300,000	s/d	8,050,000	7,675,000
10	>	6,600,000	s/d	7,300,000	6,950,000
11	>	5,850,000	s/d	6,600,000	6,225,000
12	>	5,150,000	s/d	5,850,000	5,500,000
13	>	4,500,000	s/d	5,150,000	4,825,000
14	>	3,900,000	s/d	4,500,000	4,200,000
15	>	3,350,000	s/d	3,900,000	3,625,000
16	>	2,850,000	s/d	3,350,000	3,100,000
17	>	2,400,000	s/d	2,850,000	2,625,000
18	>	2,000,000	s/d	2,400,000	2,200,000
19	>	1,666,000	s/d	2,000,000	1,833,000
20	>	1,366,000	s/d	1,666,000	1,516,000

Contoh penerapan Klasifikasi Bumi dan/atau Bangunan Dalam Penghitungan PBB: 

Misalnya ada objek perumahan: 

- Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai Jual Rp. 840.000,00/m2 

Nilai Jual tanah tersebut termasuk kelas A 17 dengan nilai jual Rp. 802.000,- /m2

- Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp. 1,000.000,00/m2. 

Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A 2 dengan nilai jual Rp. 968.000,- /m2 

Jawab: 

Penghitungan PBB-nya: 

- Jumlah NJOP bumi (1,000 x Rp 802.000,-) = Rp. 802.000.000,- 

- Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp 968.000,-= Rp. 387.200.000,- 

- NJOP sebagai dasar pengenaan = Rp. 1.189.200.000,- 

- NJOPTKP = Rp. 12.000.000,- 

- NJOP untuk penghitungan PBB = Rp. 1.177.200.000,- 

- NJKP (40% x Rp. 1.177.200.00,-) = Rp. 470.880.000,- 

Jadi PBB yang terutang = 0,5% X Rp 470.880.000,- 

= Rp. 2.354.400,-

Wajib Pajak akan mencatat: 

Biaya Pajak Bumi & Bangunan 2,354,400 

Kas 2,354,400 

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan) 

G. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

Berikut ini adalah besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

1. Objek pajak perkebunan adalah 40% 

2. Objek pajak kehutanan adalah 40% 

3. Objek pajak pertambangan adalah 40% 

4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): 

- apabila NJOP-nya > Rp. l.000.000.000,00 adalah 40% 

- apabila NJOP-nya < Rp. l.000.000.000,00 adalah 20% 

Contoh: 

1. Seorang Wajib Pajak hanya mepunyai Objek Pajak berupa berupa bumi dengan nilai sebagai berikut: 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 8.000.000,00 

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut : 

a. Desa A 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 5.000.000,00 

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak : 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 5.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar 

pengenaan pajak Rp13.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak untuk 

Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00 

b. Desa B 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 3.000.000,00 

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak: 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 3.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar 

pengenaan pajak Rp 8.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00 

- Nilai Jual Objek Pajak untuk 

Penghitungan Pajak Rp 8.000.000,00 

Untuk Objek Pajak di Desa B,tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajaktelah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A. 

3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut : 

a. Objek I 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 2.000.000,00 

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak: 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 2.000.000,00 

(+) 

- Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar 

pengenaan pajak Rp 6.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00 

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Objek II 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 1.000.000,00 

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak: 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 1.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar 

pengenaan pajak Rp 5.000.000,00 

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00